3 APLIKASI E-GOVERNMENT

NAMA : ZULFIKAR ALI HUSNY

NIM : CIGI22068 

MATKUL :TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN

Aplikasi e-government adalah platform digital yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan pemerintahan. 

Berikut 3 aplikasi e-government yang ada di Indonesia :

1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-PLANNING)

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ini digunakan oleh lintas instansi. Instansi / user tersebut bisa mengakses sistem tersebut dengan batasan akses yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi E-Planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

2. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS)

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan adalah aplikasi sistem informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web (client server) untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah efisien, dan tepat sasaran. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penanggulangan kemiskinan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan usaha – usaha pengentasan kemiskinan. Data yang akurat dan terstruktur, menjadikan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya nanti menurunkan angka kemiskinan.

3. Sistem informasi penyusunan anggaran (E-BUDGETING)

E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah.