TUGAS MID TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN

 

NAMA            : ZULFIKAR ALI HUSNY

NIM                 : C1G122068

 

REVIEW JURNAL 1

Judul Artikel	Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)
Nama Jurnal	Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Tahun	2020
Penulis	Lia Muliawaty, Shofwan Hendryawan
Volume dan Halaman	Volume 11, Nomor 2, Halaman 101-109
Latar Belakang	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance), khususnya dalam menyediakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalah seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah muncul akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan pelayanan publik.
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran e-government dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penerapan sistem elektronik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana e-government dapat mendukung efisiensi serta meningkatkan kualitas layanan yang interaktif bagi masyarakat.
Permasalahan	Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-government. Penelitian ini juga mengkaji tantangan dalam menciptakan integrasi sistem serta upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang berbasis elektronik.
Metode Penelitian	Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci yang terlibat dalam pengembangan MPP, serta melalui analisis dokumen dan data sekunder lainnya. Untuk memvalidasi data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang relevan.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di MPP Sumedang memberikan manfaat signifikan, seperti efisiensi waktu dan kemudahan akses layanan publik. Meskipun demikian, masih ada kendala seperti kurangnya pelatihan sumber daya manusia dan terbatasnya infrastruktur teknologi yang menjadi hambatan. Saat ini, layanan di MPP mencakup 361 jenis layanan publik, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sistem pelayanan sebelumnya.
Kesimpulan	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa e-government dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Implementasi MPP di Sumedang menjadi contoh yang baik mengenai bagaimana teknologi dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Saran	Disarankan agar pemerintah memperbaiki pelatihan sumber daya manusia, mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pengembangan teknologi, dan meningkatkan sosialisasi e-government kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dalam pengadaan teknologi dapat membantu mengatasi tantangan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.

 

 

REVIEW JURNAL 2

Judul Artikel	Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo
Nama Jurnal	Tidak disebutkan dalam dokumen
Tahun	Tidak disebutkan dalam dokumen
Penulis	Sabino Mariano
Volume dan Halaman	Tidak disebutkan dalam dokumen
Latar Belakang	Penelitian ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan di era digital. Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten penting di Jawa Timur, menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance.
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan e-government di Kabupaten Sidoarjo dengan mengevaluasi tiga elemen utama keberhasilan: dukungan (support), kapasitas (capacity), dan manfaat (value). Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi di Sidoarjo.
Permasalahan	Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup kurangnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, serta infrastruktur teknologi yang masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi. Kondisi ini mengakibatkan layanan berbasis e-government belum dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah, observasi langsung terhadap aplikasi e-government, serta studi dokumentasi yang mencakup laporan evaluasi kinerja e-government di Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah pada analisis elemen-elemen yang mendukung implementasi e-government.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di Kabupaten Sidoarjo masih belum mencapai tingkat optimal. Meskipun beberapa aplikasi telah dikembangkan, seperti sistem manajemen layanan publik yang berbasis online, namun integrasi antar sistem yang ada masih kurang memadai. Hal ini menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Selain itu, dukungan dari kebijakan dan regulasi yang ada juga dinilai masih rendah, sehingga implementasi teknologi yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Ketidaksempurnaan dalam koordinasi antar sistem dan kurangnya kebijakan yang mendukung menyebabkan penerapan e-government belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Sidoarjo.
Kesimpulan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan e-government di Sidoarjo telah dimulai, belum ada hasil yang signifikan yang menunjukkan peningkatan layanan publik secara maksimal. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal integrasi sistem, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan regulasi guna mendukung keberhasilan implementasi program e-government.
Saran	Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat integrasi sistem teknologi informasi antar lembaga, memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi aparatur, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan e-government secara menyeluruh. Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta juga dianggap sangat penting untuk memperlancar implementasi e-government.